Makalah ini
membahas tentang Akuntansi Sektor Publik,dari sejarahnya sampai Penerapan
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Sejarah
Akuntansi Sektor Publik
1. Semangat
kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
2. Peristiwa
politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
3. Inovasi
teknologi (Technology Inovation).
Aspek Filosofi
Sektor Publik
Dari berbagai
buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme
akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik.
Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut
akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai
akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak
penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.
Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan
analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari
definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh
masyarakat – bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi
-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik
dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “…
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
JENIS-JENIS
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Secara garis
besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua
pendekatan tersebut adalah:
1. Anggaran
tradisional atau anggaran konvensional
2. Pendekatan
baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.
1.ANGGARAN
TRADISIONAL
Anggaran
tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara
berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a)
cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b)
struktur dan susunan anggaran yang besifat line-item.
Ciri lain
yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c)
cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan
prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut
tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan,
dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi
tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai
informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk
tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.
CIRI-CIRI
ANGGARAN TRADISIONAL :
Incrementalism
Penekanan dan
tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan
pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism,
yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang
sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar
untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian
yang mendalam.
Masalah utama
anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap
konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali
tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan
tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada
akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian
dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk
dilaksanakan.
Akibat
digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item,
program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya
meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak relevan dibutuhkan. Perubahan
anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat
inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.
Line-item
Ciri lain
anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang
didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode
line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan
atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya
secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode
sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak
memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya
tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam
menggunakan dana yang diusulkan.
Penyusunan
anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya
orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.
Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat
penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan,
pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja
barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan
pengeluaran yang dilakukan.
2.ANGGARAN
PUBLIK DENGAN PENDEKATAN NPM
Era New
Public Management
Sejak
pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang
cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,
dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih
mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan
sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam
hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul
dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
New Public
Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada
kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public
Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di
antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost
cutting), dan kompetisi tender.
Salah satu
model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang
diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang
dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah
menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:
Pemerintahan katalis : fokus pada pemberian
pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan
beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan
proses produksinya (producing). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus
dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan, pemerintah hanya
memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak
non-pemerintah.
Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan
masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada
masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya
sendiri (self-help community).
Pemerintah yang kompetitif : menyuntikkan
semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah
satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas
pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan
kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.
Pemerintah yang digerakkan oleh misi :
mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang
digerakkan oleh misi.
Pemerintah yang berorientasi hasil :
membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi
anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang
dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang
dialokasikan.
Pemerintah berorientasi pada pelanggan :
memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
Pemerintahan wirausaha : mampu menciptakan
pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah
daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada
produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
Pemerintah desentralisasi : dari hierarkhi
menuju partisipatif dan tim kerja.
Pemerintah berorientasi pada (mekanisme)
pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan
dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara
alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari
keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi
sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu
menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku
dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur
tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak
memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem
insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan
masyarakat.
Penerapan
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Salah satu
bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di
tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa
nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan
terlalu banyaknya politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan
perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga
sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak
menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak
belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983
tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut,
konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah
menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai
business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi
sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak
beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah
Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989)
0 komentar:
Posting Komentar